Posted in Bank, Finansial, Syari'ah

Mengenal Bank Syari’ah (bagian 2)

image

Bismillah

Artikel ini merupakan lanjutan dari artikel sebelumnya yang sudah saya posting disini, jika Anda belum sempat membacanya.

Di Indonesia, bank syari’ah baru muncul setelah ditandatanganinya akta pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 1 November 1991 Masehi atau tahun 1412 Hijriyah.

Bank Muamalat Indonesia diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah Indonesia saat itu. Dan melalui kegiatan operasinya pada tanggal 27 syawal 1412 Hijriyah atau tanggal 1 Mei 1992 Masehi, dengan dukungan eksponen Ikatan Cendikiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim Indonesia.

Setelah itu bermunculan bank-bank syari’ah lainnya. Ada yang secara khusus, ada pula bank-bank konvensional yang membuka sub-syari’ah seperti BNI Syari’ah, BRI Syari’ah, Syari’ah Mandiri, Niaga Syari’ah, Mega Syari’ah, dan sebagainya. Hasilnya, bank-bank syari’ah sekarang menjadi ikon baru dalam dunia perbankan dan perekonomian Indonesia. Aset mereka menggelembung secara siginifikan dari tahun ke tahun.

Suatu hal yang patut juga diperhatikan adalah saat nama-nama besar dalam dunia keuangan internasional seperti Citibank, Jardine Fleming, ANZ, Chase Chemical Bank, Goldman Sach, dan lain-lain telah membuka cabang dan subsidiaries (anak perusahaan) yang berdasarkan syari’ah.

Dalam dunia pasar modal pun, Islamic Fund (Reksa Dana Syari’ah) ramai diperdagangkan. Suatu hal yang mendorong singa pasar modal dunia, Dow Jones untuk menerbitkan Islamic Dow Jones Index.

Gharib Jamal, salah satu peletak batu pertama bank Islam dalam makalahnya berjudil Al-Masharif wa Buyut At-Tamwil (hal. 45) menerangkan bahwa bank Islam adalah setiap lembaga yang bergerak di bidang perbankan yang berkomitmen menjauhi sistem pembungaan ribawi.

Jika menilik definisi dari Gharib Jamal di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa bank-bank syari’ah memiliki ruang gerak yang cukup luas sebagai berikut :

1. Bergerak di bidang Mashrafiyah (Keuangan), dalam hal ini yang paling menonjol adalah masalah Wadi’ah (Simpanan/Deposito).

2. Bergerak di bidang Tijariyah (Bisnis).

» Sistem bagi hasil (Profit Sharing)

Di dalamnya terdapat masalah Musyarakah (Partnership, Project Financing Participation), Mudharabah (Trust Financing, Trust Investment), Muzara’ah (Harvest Yield Profit Sharing), dan Musaqah (Plantation Management Fee Based an Certain Portion of Yield).

» Sistem jual beli (Sale and Purchase)

Di dalamnya terdapat masalah :

– Murabahah (Deferred Payment
Sale atau jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati).

– Bai’us Salam (Infront Payment Sale atau pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka).

– Istishnaa’ (Purchase by Order or Manufacture atau kontrak antara pembeli dan penyedia barang. Dalam kontrak ini, penyedia barang menerima pesanan dari pembeli).

Dalam prakteknya, bank-bank syari’ah mengembangkan ruang gerak mereka lebih luas lagi seperti :

1. Bergerak di bidang Sewa/Leasing (Operational Lease and Financial Lease atau akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti perpindahan kepemilikan atas barang atau jasa itu sendiri) yang dikenal dalam fiqih Islam dengan nama Ijarah.

2. Bergerak di bidang Jasa (Fee-Based Services).

Di dalamnya terdapat cukup banyak masalah antara lain :

Wakalah (Deputyship atau pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang diwakilkan), Kafalah (Guaranty atau aminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau tertanggung), Hiwalah (Transfer Services atau pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya, atau merupakan pemindahan beban utang dari orang yang berutang menjadi tanggungan orang yang berkewajiban membayar utang), Rahn (Mortgage atau menahan salah satu harta benda tak bergerak milik peminjam sebagai jaminan atau Hipotek) dan Qiradh (Soft and Benevolent Loan atau pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dengan kata lain, meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan).

Juga nampak jelas komitmen yang menjadi landasan bank syari’ah yaitu :

1. Semua upaya, usaha, bisnis, dan gerak mereka harus dibangun di atas syari’ah Islam.

Komitmen ini penerapannya cukup menyeluruh, meliputi hal-hal berikut :

a. Akad dan aspek legalitas.

Setiap akad dalam perbankan syari’ah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya, harus memenuhi ketentuan akad, berupa rukun-rukunnya yang meliputi penjual, pembeli, barang, harta, akad, dan juga syarat-syaratnya, seperti :

– Barang dan jasa harus halal.

– Harga barang dan jasa harus jelas.

– Tempat penyerahan (Delivery) harus jelas.

– Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan. Tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai seperti yang terjadi pada transaksi Short Sale*[1] di pasar modal.

b. Bisnis dan usaha yang dibiayai.

Dalam perbankan syariah, suatu pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok dibawah ini :

– Apakah obyek pembiayaan halal atau haram?

– Apakah proyek menimbulkan kemadharatan untuk masyarakat?

– Apakah proyek berkaitan dengan perbuatan mesum/asusila?

– Apakah proyek berkaitan dengan judi?

– Apakah proyek dapat merugikan syiar Islam, baik secara langsung maupun tidak langsung?

c. Lingkungan kerja dan Corporate Culture (budaya perusahaan)

Hal ini meliputi masalah etika karyawan. Mereka harus bersifat Amanah , Shidiq (Jujur), dan Fathanah (Cerdas). Juga cara berpakaian dan tingkah laku para karyawan harus mencerminkan bahwa mereka bekerja pada sebuah lembaga keuangan yang membawa nama besar Islam, sehingga tidak ada aurat yang terbuka dan tingkah laku yang kasar.

2. Menjauhi dan menghilangkan
segala sesuatu yang mengandung
unsur riba.

Komitmen ini tertuang dalam beberapa ketetapan di hasil muktamar bank Islam internasional, disampaikan oleh salah seorang pejabat teras mereka yang bernama Dr. Abdul Aziz Najjar :

a. Bunga dari segala transaksi

Qiradh (pinjam-meminjam) adalah riba yang diharamkan. Sebab nash-nash Al-Qur’an dan As-Sunnah secara tegas mengharamkan semua praktek Qiradh dengan sistem di atas.

b. Riba adalah haram, sedikit atau banyak. Ini diambil dari pemahaman yang shahih terhadap firman Allah :

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda.” (Ali ‘Imran :130).

c. Meminjamkan sesuatu secara riba adalah haram, tidak diperbolehkan walaupun dalam kondisi butuh atau darurat.

Wallahu a’lam.

[disadur dari tulisan Ustadz Abu Abdillah Muhammad Afifuddin ~ Majalah Asy Syariah]

Catatan kaki :

[1] Short Sale merupakan istilah yang lazim dalam perdagangan sekuritas yang menunjukkan tindakan penjualan sekuritas yang belum dimiliki penjual dengan harapan agar sekuritas tersebut menurun pada saat penyerahannya sehingga dengan cara itu penjual akan mendapatkan laba. Contoh : si A memperkirakan harga saham perusahaan X yang sekarang bernilai Rp. 1.000,000,- per lembar akan menurun pada sesi berikutnya. Si A lantas melakukan transaksi penjualan dengan si B (dalam keadaan si A belum memiliki saham perusahaan X). Ketika pada sesi berikutnya, harga saham tersebut turun menjadi (misal menjadi Rp. 800.000,-), si A pun segera melakukan aksi beli saham perusahaan X untuk kemudian diserahkan kepada si B. Maka keuntungan si A pada saat penyerahan adalah Rp. 200.000,- dikalikan jumlah lembar saham yang berhasil dia jual.

Author:

di blog ini tempatku berbagi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s