Posted in Bank, Finansial, Syari'ah

Mengenal Bank Syari’ah (bagian 5)

image

Bismillah

Untuk memperjelas pembahasan
riba pada artikel sebelumnya disini, perlu disebutkan secara ringkas tentang pembagian riba serta sedikit hal yang terkait dengannya.

Riba ada beberapa macam :

Riba Dain (Riba dalam Hutang Piutang)

Riba ini disebut juga dengan riba jahiliyah, sebab riba jenis inilah yang terjadi pada jaman jahiliyah.

Riba ini ada dua bentuk :

a. Penambahan harta sebagai denda dari penambahan tempo (bayar hutangnya atau tambah nominalnya dengan mundurnya tempo).

Misal, si A hutang Rp 1 juta kepada si B dengan tempo 1 bulan. Saat jatuh tempo si B berkata: “Bayar hutangmu”. Si A menjawab : “Aku tidak punya uang. Beri saya tempo 1 bulan lagi dan hutang saya menjadi Rp. 1.100.000,-“. Demikian seterusnya.

Sistem ini disebut dengan riba Mudha’afah (melipat gandakan uang).

Allah berfirman : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda.” (Ali ‘Imran : 130).

b. Pinjaman dengan bunga yang dipersyaratkan di awal akad.

Misalnya, si A hendak berhutang kepada si B. Maka si B berkata di awal akad “Saya hutangi kamu Rp 1 juta dengan tempo satu bulan, dengan pembayaran Rp. 1.100.000,-“.

Riba jenis ini yang sering terjadi pada bank-bank dengan sistem konvensional yang terkenal di kalangan masyarakat dengan istilah “menganakkan uang”.

Faedah :

Termasuk riba dalam jenis ini adalah riba Qardh (riba dalam pinjam meminjam). Seperti, seseorang meminjamkan sesuatu kepada orang lain dengan syarat mengembalikan dengan yang lebih baik atau lebih banyak jumlahnya.

Namun para ulama sepakat sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Hazm, Ibnu Abdil Barr dan para ulama lain, bahwa setiap pinjam meminjam yang di dalamnya dipersyaratkan sebuah keuntungan atau penambahan kriteria (kualitas) atau penambahan nominal (kuantitas) termasuk riba. Hal ini bertentangan dengan pinjam meminjam yang Islami yaitu membantu, mengasihi, dan berbuat baik kepada saudaranya yang membutuhkan pertolongan.

Ada beberapa kasus yang masuk pada kaidah ini, diantaranya adalah :

a. Misal, seseorang berhutang kepada syirkah (Koperasi atau Yayasan atau selainnya) Rp. 10.000.000,- dengan bunga 0% (tanpa bunga) dengan tempo 1 tahun. Namun pihak syirkah mengatakan “Bila jatuh tempo namun hutang belum terlunasi, maka setiap bulannya akan dikenai denda 5%”.

b. Meminjami seseorang sejumlah uang tanpa bunga untuk modal usaha dengan syarat pihak yang meminjami mendapat prosentase dari laba usaha dan hutang tetap dikembalikan secara utuh.

Modus lain yang mirip adalah memberikan sejumlah uang kepada seseorang untuk modal usaha dengan syarat setiap bulannya dia (yang punya uang) mendapatkan misalnya Rp 1 juta, baik usahanya untung atau rugi.

Sistem ini yang banyak terjadi pada Koperasi, BMT (Baitul Maal wat Tamwil), bahkan bank-bank syari’ah pun menerapkan sistem ini dengan istilah Mudharabah (bagi hasil).

Mudharabah yang syar’i adalah misalkan seseorang memberikan modal Rp 10 juta untuk modal usaha dengan ketentuan pemodal mendapatkan 50% atau 40% atau 30% (sesuai kesepakatan) dari laba hasil usaha. Bila menghasilkan laba maka dia mendapatkannya, dan bila ternyata rugi maka kerugian itu ditanggung bersama (Loss and Profit Sharing).

c. Mengambil keuntungan dari barang yang digadaikan

Misal, si A meminjam uang Rp 10 juta kepada si B (Pegadaian) dengan menggadaikan sawahnya seluas 0,5 Hektar. Lalu pihak Pegadaian memanfaatkan sawah tersebut, mengambil hasilnya, dan apa yang ada di dalamnya sampai si A bisa mengembalikan hutangnya. Tindakan tersebut termasuk riba. Namun dikecualikan dalam dua hal berikut :

1. Bila barang yang digadaikan itu perlu pemeliharaan atau biaya, maka barang tersebut bisa dimanfaatkan sebagai ganti pembiayaan. Misalnya, yang digadaikan adalah seekor sapi dan pihak Pegadaian harus mengeluarkan biaya untuk pemeliharaan. Maka pihak Pegadaian boleh memerah susu dari sapi tersebut sebagai ganti biaya perawatan. Dalilnya yakni :

Rasulullah bersabda “Kendaraan yang tergadai boleh dinaiki (sebagai ganti) nafkahnya, dan susu hewan yang tergadai dapat diminum (sebagai ganti) nafkahnya” (HR. Bukhari).

2. Tanah sawah yang digadai akan mengalami kerusakan bila tidak ditanami, maka pihak Pegadaian bisa melakukan sistem Mudharabah syar’i dengan pemilik tanah sesuai kesepakatan yang umum berlaku di kalangan masyarakat setempat tanpa ada rasa sungkan. Misalnya yang biasa berlaku adalah 50%. Bila sawah yang ditanami pihak pegadaian tadi menghasilkan, maka pemilik tanah dapat 50%. Namun bila si pemilik tanah merasa tidak enak karena dihutangi lalu dia hanya mengambil 25% saja, maka ini tidak diperbolehkan. Wallahu a’lam.

Riba Fadhl

Definisinya adalah adanya Tafadhul (selisih timbangan) pada dua perkara yang diwajibkan secara syar’i adanya Tamatsul (kesamaan timbangan/ukuran) padanya. Riba jenis ini diistilahkan oleh Ibnul Qayyim dengan riba khafi (samar), sebab riba ini merupakan pintu menuju riba nasi’ah.

Para ulama berbeda pendapat
tentang hukum riba fadhl. Yang
rajih tanpa keraguan lagi adalah
pendapat jumhur ulama bahwa
riba fadhl adalah haram dengan
dalil yang sangat banyak. Salah satunya yakni :

Rasulullah bersabda “Jangan kalian menjual satu dinar dengan dua dinar, jangan pula satu dirham dengan dua dirham”. (HR. Muslim)

Riba Nasi’ah

Yaitu adanya tempo pada perkara yang diwajibkan secara syar’i adanya Taqabudh (serah terima di tempat). Riba ini diistilahkan oleh Ibnul Qayyim dengan riba jali (jelas) dan para ulama sepakat tentang keharaman riba jenis ini.

Ash-Sharf

Ash-sharf secara bahasa berarti memindah dan mengembalikan. Sedangkan secara istilah fuqaha yakni ash-sharf adalah jual beli alat bayar (emas, perak dan mata uang) dengan alat bayar sejenis atau beda jenis.

Ulama Syafi’iyyah dan yang lainnya membedakan adalah bila sejenis (emas dengan emas, perak dengan perak) disebut Murathalah dan bila beda jenis (emas dengan perak atau sebaliknya) disebut ash-sharf. Adapun mata uang dengan mata uang lebih dominan disebut ash-sharf.

Yang perlu Anda dipahami adalah bahwa masing-masing mata uang yang beredar di dunia ini adalah jenis tersendiri (rupiah jenis tersendiri, real jenis tersendiri dan lainnya). Sehingga bila terjadi tukar-menukar uang sejenis haruslah Taqabudh dan Tamatsul. Misalnya, uang Rp. 100.000,- ditukar dengan pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 10 lembar hingga nominalnya sama. Bila tidak, berarti terjatuh dalam riba fadhl. Selain itu juga harus serah terima di tempat. Bila tidak, berarti terjatuh dalam riba nasi’ah. Bila tidak Tamatsul dan tidak Taqabudh, berarti terjatuh dalam riba fadhl dan riba nasi’ah sekaligus.

Bila mata uangnya berlainan jenis (misal dollar ditukar dengan rupiah), maka harus Taqabudh dan boleh Tafadhul. Misalnya, 1 dollar bernilai Rp. 10.000,- bisa ditukar dengan Rp. 9.500,- atau Rp. 10.500,- namun harus serah terima di tempat.

Dalilnya :

1. “Rasulullah melarang jual beli emas dengan perak secara hutang”. (Muttafaqun ‘alaih).

2. “Rasulullah memerintahkan kami untuk membeli perak dengan emas sekehendak kami dan membeli emas dengan perak sekehendak kami, bila tangan dengan tangan (Taqabudh/serah terima di tempat)”. (Muttafaqun ‘alaih).

Dengan dasar di atas, maka tidak boleh jual beli emas dengan perak dengan sistem tempo bila alat bayarnya adalah mata uang. Begitu pula tidak boleh jual
beli mata uang secara tempo bila alat bayarnya adalah emas atau perak. Ini adalah fatwa para ulama kontemporer.

[disadur dari tulisan Ustadz Abu Abdillah Muhammad Afifuddin ~ Majalah Asy Syriah]

Wallahu a’lam.

Author:

di blog ini tempatku berbagi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s